Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP, KPK Koordinasi dengan PPATK
Peristiwa

Penyidikan Kasus Korupsi e-KTP, KPK Koordinasi dengan PPATK

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP terus berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab PPATK pernah menggungkap 2.000 transaksi mencurigakan sehingga KPK talah berkoordinasi untuk menelusuri dugaan aliran dana tersebut.

Dikutip dari Detik.com (11/1), Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa koordinasi itu dilakukan karena informasi – informasi keuangan dapat diakses oleh PPATK. Namun belum ada informasi secara spesifik Laporan Hasil Analisis (LHA) yang akan diterima KPK.

“Kami belum bisa sampaikan saat ini rinciannya. Tapi akan kita update berikutnya, apa saja yang sudah dilakukan pemblokiran, penyitaan, atau lebih lanjut kemudian kasus ini dilimpahkan pada tahap berikutnya,” ujarnya di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (11/1/2017)

“Penyitaan akan kita lakukan jika dibutuhkan hal tersebut,” imbuh Febri.

Dia juga memastikan KPK telah memiliki uraian lengkap tentang kerugian negara yang diduga mencapai Rp 2 triliun. Aliran itu menurut Febri ada yang masuk ke pihak swasta dan perorangan.

“Kami ingin pastikan Rp 2 triliun indikasi kerugian negara yang sudah dihitung BPKP itu kita punya uraian lengkapnya. Dari mana saja perhitungan itu berasal, baik aliran dana ke swasta maupun perorangan. Kita sudah punya rincian kemana saja dan darimana saja. Saat ini penyidik masih fokus memeriksa saksi-saksi sebagai strategi penyidikan,” kata dia, seperti ditulis Detik.com (11/1/2017).

Sebelumnya KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yaitu mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Sugiharto.

Editor : Nopa Gunawan

Komentar Anda
Advertisement

Post Comment

Scroll Up