Tindak Pidana akan dihadapi oleh Paslon yang Melakukan Politik Uang
Politik

Tindak Pidana akan dihadapi oleh Paslon yang Melakukan Politik Uang

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye.

Dikutip dari Media Indonesia, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak mengatakan agak sulit untuk menegakkan sanksi administratif terhadap pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang jelang pemungutan suara. Namun, ia menekankan pihaknya akan mengusut secara tuntas dari sisi pelanggaran tindak pidananya.

“Intinya (sanksi administratif) sulit untuk diterapkan. Tapi kalau ada indikasi paslon terlibat dalam pemberian uang kepada pemilih maka kami akan sungguh-sungguh memproses tindak pidananya dalam waktu yang singkat sampai pengadilan,” terangnya, Selasa (7/2).

Nelson juga menambahkan, Penerapan sanksi administratif tidak mungkin dilakukan jelang pemungutan suara. Pasalnya, penerapan tersebut akan berdampak pada konsekuensi hukum yang lain. Ia mencontohkan, bila paslon tersebut menang dalam pilkada sementara hasil dari proses hukum bandingnya di Mahkamah Agung kemudian menyatakan pencalonannya dibatalkan, maka itu akan dilema.

Untuk itu, Bawaslu akan menyasar dalam penegakan tindak pidananya.

“Kalau yang bersangkutan (paslon) nanti menang dan ternyata terbukti tindak pidananya, maka dia akan dibatalkan,” tegas Nelson.

Komentar Anda
Advertisement
Scroll Up